beritanusantara.co,Samarinda–Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda masih mendorong pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menguji kualitas air limbah dari dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meski perbaikan fasilitas pengolahan limbah hampir dilakukan seluruh pengelola, hasil pengolahan belum dapat dipastikan memenuhi baku mutu lingkungan sebelum melalui pengujian.
Plt Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (P2KLH) DLH Samarinda, Tri Ayu Wulandari mengatakan, pihaknya telah melakukan pembinaan terhadap 57 SPPG. Dari jumlah tersebut, hampir seluruhnya melaporkan progres pembenahan sarana dan prasarana pengolahan air limbah.
Perbaikan mencakup penyempurnaan instalasi pengolahan hingga pemasangan perangkap lemak atau *grease trap* untuk menyaring minyak sebelum air limbah masuk ke tahapan pengolahan berikutnya.
“Kalau secara perbaikan unit hampir seluruhnya sudah melaksanakan, hanya saja belum melakukan pengujian. Jadi, yang perlu dipastikan adalah apakah hasil pengolahannya sudah memenuhi baku mutu lingkungan,” ungkap Ayu (12/11/2026).
Ia menjelaskan, beberapa SPPG masih menyempurnakan instalasi karena sebelumnya belum memiliki fasilitas pengolahan air limbah sesuai standar. Setelah perbaikan selesai, pengelola perlu melakukan uji coba untuk memastikan seluruh komponen instalasi berfungsi optimal.
Menurut Ayu, efektivitas pengolahan dipengaruhi sejumlah faktor, seperti waktu tinggal air limbah dalam instalasi, kebutuhan bakteri pengurai, serta kemampuan perangkap lemak menyaring kandungan minyak.
“Instalasi yang baru dipasang tentu membutuhkan penyesuaian. Kalau hasil pengujiannya belum memenuhi baku mutu, berarti masih ada bagian dari sistem pengolahan yang harus diperbaiki,” ucapnya.
Untuk mengawal proses tersebut, DLH Samarinda terus berkoordinasi dengan koordinator wilayah di tingkat kecamatan maupun kota. Pengelola SPPG juga diberikan waktu uji coba sekitar dua bulan untuk mengevaluasi kinerja instalasi dan melakukan perbaikan jika masih ditemukan kekurangan.
Namun, Ayu menegaskan, uji coba saja tidak cukup untuk memastikan keamanan air buangan. Pengujian kualitas limbah tetap harus dilakukan sebagai bukti bahwa hasil pengolahan telah memenuhi ketentuan lingkungan.
“Kami berharap setelah masa uji coba, seluruh SPPG segera melakukan pengujian. Sebab, fasilitas yang sudah terpasang belum otomatis menjamin hasil pengolahan limbahnya memenuhi baku mutu,” tegasnya.
Di sisi lain, DLH Samarinda tidak memiliki kewenangan untuk menghentikan operasional SPPG. Kewenangan instansi tersebut terbatas pada pembinaan dan pemberian rekomendasi teknis terkait pengelolaan lingkungan.
Keputusan penghentian operasional berada pada Badan Gizi Nasional (BGN) melalui koordinator kota dan koordinator provinsi. Karena itu, DLH meminta seluruh pengelola segera menuntaskan perbaikan instalasi dan memastikan kualitas air limbah melalui pengujian.
“Kami hanya bisa memberikan rekomendasi teknis, tetapi tidak bisa memutuskan untuk menghentikan SPPG. Kewenangan tersebut berada pada BGN,” demikian Ayu.
