25 Oktober 2023
Samarinda, Berita Nusantara.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) harus benar-benar melakukan perencanaan yang terstruktur dan matang terhadap pembangunan infrastruktur di Bumi Etam. Terutama, pada perencanaan program kerja di tahun 2024 mendatang.
Veridiana Huraq Wang, Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kaltim, mengatakan bahwa anggaran Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim pada tahun 2023 cukup besar. Yakni, sekitar Rp 3 triliun.
Penggunaan anggaran sebanyak itu, meliputi semua infrastruktur. Mulai dari pembangunan jalan, sungai, perumahan, tata ruang dan lain-lain itu menggunakan dana sebesar Rp 3 triliun.
“Jadi anggaran Dinas PUPR itu kurang lebih hampir Rp 3 triliun. Dan, itu mencakup semua lintas yang memang menjadi fungsi dan kerja Dinas PUPR,” ujarnya.
Pada tahun 2024 kata wanita kelahiran Muara Muntai ini, ada banyak program-program kerja Dinas PUPR untuk pembangunan infrastruktur di Benua Etam. Hanya saja, harus mengarah pada pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.
“Kita sudah melihat program-program kerja dari Dinas PUPR ke depan. Nah, ada beberapa koreksi terhadap lokus dari kegiatan-kegiatan itu. Kita minta agar program kerjanya lebih mengarah pada kemanfaatannya,” jelasnya.
Menurutnya, jangan sampai membangun tapi tidak dirasakan oleh masyarakat. Maka itu saat membuat program kerja dan melakukan pembangunan, Dinas PUPR harus melihat dari berbagai sisi agar pembangunan itu punya manfaat yang besar bagi masyarakat.
“Kita juga memberikan saran. Memang ada pembangunan yang benar-benar dirasakan, namun pemerintah tetap harus melihat dari sisi kemampuan keuangan kita, kira-kira itu mampu atau tidak, kan gitu,” terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas PUPR Pera Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, pun membenarkan bahwa pihaknya menerima beberapa masukkan dari DPRD Kaltim soal program kerja di tahun 2024 mendatang.
“Kita menerima masukan dari Komisi III soal pembangunan di Kaltim, itu di semua sektor. Seperti jalan yang belum maksimal, termasuk pembangunan pantai dan jalan lingkungan. Lalu, kita juga diberi saran untuk memetakan kegiatan mana saja yang sekiranya mendesak dan benar-benar diperlukan masyarakat. Semua masukkan dan saran itu kita tampung,” paparnya. (D04/ADV/DPRD Kaltim)
