Beritanusantara.co, Samarinda – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), bersama Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim serta Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), melakukan peninjauan langsung ke lokasi longsor yang terjadi di area operasional PT Indomining, Desa Pendingin, Kecamatan Sanga-Sanga, pada Selasa (24/6/2025).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan proses penanganan bencana berjalan tepat dan berorientasi pada keselamatan warga.
Longsor yang terjadi di area tambang aktif tersebut telah memicu kekhawatiran warga sekitar, terutama soal keamanan akses jalan dan potensi longsor susulan.
Dalam kunjungan itu, terungkap bahwa PT Indomining sudah memulai tahap awal perbaikan, meski masih menunggu hasil kajian struktur tanah dari Dinas PUPR Kukar sebagai dasar pelaksanaan penanganan lanjutan.
“Kami minta agar setiap langkah perbaikan didasarkan pada kajian ilmiah. Aspirasi warga harus dijadikan pertimbangan utama,” tegas Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.
Menurut Reza, kajian teknis sangat penting agar penanganan tidak hanya bersifat tambal sulam, melainkan berkelanjutan dan menjamin keamanan jangka panjang. Selain itu, warga juga mengusulkan agar akses jalan utama dialihkan ke jalur yang lebih aman dari risiko longsor. Usulan ini, kata Reza, akan dikaji secara lintas sektoral demi mendapatkan solusi terbaik.
Komisi III juga menyoroti aktivitas kendaraan bertonase berat yang kerap melintasi jalan umum di kawasan tersebut. Beban berlebih diduga menjadi salah satu penyebab kerusakan jalan yang memperparah potensi bencana. Oleh karena itu, Reza menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan jalan serta pengawasan terhadap aktivitas tambang.
“Kita tak bisa biarkan kondisi seperti ini terus terjadi. Jika perlu, harus ada pengalihan jalur disertai rencana jangka panjang yang terintegrasi antarinstansi,” tambah Reza.
DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan penanganan di lokasi bencana. Hasil kunjungan ini akan dibawa ke dalam pembahasan tingkat komisi dan lintas perangkat daerah guna merumuskan langkah strategis. Yang terpenting, menurut Reza, keselamatan warga harus menjadi prioritas di atas segalanya. (Adv)
