Beritanusantara.co, Samarinda – Komitmen DPRD Kalimantan Timur terhadap penegakan hukum dan perlindungan lingkungan kembali diuji lewat kasus tambang ilegal di kawasan hutan pendidikan Universitas Mulawarman (KHDTK Unmul). Setelah sempat tertunda, DPRD Kaltim akhirnya menjadwalkan rapat gabungan komisi untuk membahas perkembangan penanganan kasus tersebut.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V Zahry, menyatakan bahwa lembaganya belum bisa memberikan penilaian objektif terhadap progres penanganan kasus karena belum ada pertemuan resmi yang melibatkan pihak-pihak terkait.
“Kita belum bisa menyimpulkan apa pun sebelum mendengar langsung laporan dari instansi yang menangani. Jadi, perlu dijadwalkan secara resmi agar mereka bisa mempresentasikan progres penanganannya,” ujar Sarkowi.
Menurutnya, padatnya agenda DPRD menjadi salah satu kendala dalam mengatur jadwal rapat. Mulai dari aksi masyarakat, hingga pembahasan program pendidikan dan kesehatan gratis (Gratispol), membuat ruang waktu para anggota dewan cukup terbatas.
Sarkowi menekankan bahwa karena persoalan tambang ilegal ini bersifat lintas sektor, maka penanganannya pun harus melibatkan lebih dari satu komisi. Komisi I akan fokus pada aspek hukum, Komisi III menangani aspek pertambangan, sedangkan Komisi IV fokus pada dampak lingkungan.
“Ini tidak bisa ditangani secara parsial. Kita harus libatkan semua komisi terkait agar langkahnya lebih komprehensif,” terangnya.
Rapat gabungan telah dijadwalkan pada 10 Juli mendatang pukul 14.00 WITA. Dalam pertemuan tersebut, DPRD akan mengundang sejumlah pihak penting, seperti Polda Kaltim, Gakkum KLHK, Universitas Mulawarman, Dinas ESDM, dan Dinas Lingkungan Hidup.
“Kita tunggu saja sejauh mana perkembangan yang sudah dicapai. Dua minggu lalu ada janji akan segera menetapkan tersangka, jadi sekarang kita harap sudah ada progres nyata,” pungkas Sarkowi.
Melalui agenda ini, DPRD Kaltim menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini agar proses hukum berjalan transparan, sekaligus memastikan keberlanjutan fungsi kawasan hutan pendidikan di Kaltim. (Da/Adv/DPRDKaltim)
