Beritanusantara.co, Samarinda – Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengintensifkan upaya perekrutan siswa untuk tiga Sekolah Rakyat rintisan dengan menggandeng para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) guna mempercepat proses identifikasi dan validasi calon peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Kepala Dinas Sosial Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyampaikan bahwa saat ini proses rintisan telah berjalan di tiga lokasi, yakni Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Samarinda, serta SMA Negeri 16 Samarinda. Dari ketiga lokasi tersebut, BPMP dinilai sebagai yang paling siap untuk memulai kegiatan belajar mengajar.
“Yang paling maju saat ini Sekolah Rakyat di BPMP. Sebagian siswa sudah direkrut dan telah menjalani pemeriksaan kesehatan. Kuotanya masing-masing 50 siswa untuk jenjang SMP dan SMA, dengan dua rombongan belajar per jenjang. Insyaallah mulai tahun ajaran baru tanggal 14 Juli 2025,” ujar Andi, Kamis (10/7).
Sementara itu, dua lokasi lainnya SMAN 16 Samarinda dan BPVP masih dalam proses percepatan rekrutmen siswa dan ditargetkan dapat memulai pada 18 Juli 2025. Andi menyebut, Pemerintah Provinsi telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum untuk menyiapkan kelas dan sarana prasarana pendukung di SMAN 16, dengan target kesiapan maksimal pada Jumat, 11 Juli 2025.
Dalam perekrutan siswa, pendamping PKH berperan penting mulai dari pendataan calon siswa, verifikasi lapangan, validasi administrasi, hingga memastikan kesiapan orang tua untuk anak mereka tinggal di asrama.
Namun demikian, Andi mengakui ada tantangan dalam menjaring siswa untuk jenjang SD.
“Calon siswa SD masih sulit ditemukan, baik di Samarinda maupun daerah lain. Peminat terbanyak justru di jenjang SMP dan SMA. Ini juga menjadi persoalan nasional, karena dari 100 lokasi tahap pertama, hanya tiga yang mengusulkan jenjang SD,” ungkapnya.
Dinsos Kaltim pun berencana menjalin kerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dan panti asuhan untuk mengisi kuota, terutama bagi anak-anak putus sekolah. Adapun terkait pengajar, seluruh guru dan kepala sekolah disiapkan oleh pemerintah pusat melalui rekrutmen nasional, sementara penempatan akan dikoordinasikan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat.
“Seluruh calon siswa wajib terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan sasaran program tepat kepada keluarga prasejahtera,” pungkasnya. (h/bn)
