Beritanusantara.co, Samarinda – Penurunan angka pengangguran di Kalimantan Timur menjadi 5,33 persen pada Februari 2025 disambut positif, namun legislator DPRD Kaltim Agusriansyah Ridwan mengingatkan agar tren ini tidak membuat pemerintah terlena. Ia menekankan perlunya penguatan ekonomi non-tambang melalui vokasi dan inovasi berbasis tren generasi muda.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah pengangguran di Kaltim menurun dari 128.460 orang pada 2021 menjadi 113.170 orang di 2025, meskipun jumlah angkatan kerja justru mengalami peningkatan hingga 113.639 orang menjadi total 2.123.156 orang. Sebagian besar serapan tenaga kerja terjadi di sektor tambang dan konstruksi.
Menurut Agusriansyah, bergantung pada sektor padat modal seperti pertambangan bukanlah strategi jangka panjang yang berkelanjutan. Ia mendesak pemerintah daerah untuk segera mengembangkan lapangan kerja baru yang lebih kreatif dan ramah generasi, seperti konten kreator, pengusaha digital, agritech, dan sektor ekonomi kreatif lainnya.
“Penurunan TPT itu baru langkah awal. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana kita menciptakan jenis pekerjaan baru yang tidak bergantung pada sumber daya alam,” ungkapnya.
Ia mendorong dilakukannya riset sosial yang memetakan minat generasi muda, yang kemudian diterjemahkan ke dalam program vokasi dan pelatihan kerja, termasuk sertifikasi digital dan pendampingan wirausaha.
“Kalau sudah tahu minatnya, tinggal difasilitasi. Misalnya konten kreator—bisa diberi pelatihan editing, pendampingan ekspor produk desa melalui platform digital. Itu bisa jadi solusi nyata mengatasi PHK,” lanjutnya.
Agusriansyah juga mengajak pemerintah dan perguruan tinggi untuk berkolaborasi membuka program vokasi yang relevan dengan kebutuhan industri. Ia menyoroti pentingnya sinkronisasi antara dunia pendidikan dan arah pembangunan daerah.
“Jangan sampai kita terus melahirkan sarjana, tapi tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, ia menyerukan pembentukan cetak biru ketenagakerjaan berbasis riset dan data, agar upaya pengembangan sektor non-tambang bisa diarahkan secara tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Kita tak bisa terus menunggu pasar menciptakan peluang. Kita sendiri yang harus merancang dan mendorongnya berdasarkan potensi lokal,” pungkasnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
