Advertorial

DPRD Kaltim Soroti 2.000 Kursi Kosong di SD Negeri Samarinda, Dorong Perbaikan Layanan Pendidikan

×

DPRD Kaltim Soroti 2.000 Kursi Kosong di SD Negeri Samarinda, Dorong Perbaikan Layanan Pendidikan

Sebarkan artikel ini
Sekertaris Komisi Iv DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi.

Beritanusantara.co, Samarinda – Temuan lebih dari 2.000 bangku kosong di Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kota Samarinda memantik perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal penurunan minat masyarakat terhadap sekolah negeri dan menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh.

Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, mengungkapkan kekhawatirannya meskipun tidak menjadi topik pembahasan utama dalam rapat tersebut, ia merasa perlu menyampaikan kondisi tersebut sebagai bagian dari upaya perbaikan sistem pendidikan dasar.

“Lebih dari dua ribu bangku kosong di SD negeri di Samarinda. Ini bukan sekadar angka, tapi tanda menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah negeri,” ujarnya.

Menurut Darlis, salah satu penyebab utama rendahnya peminat SD negeri adalah persepsi bahwa sekolah swasta menawarkan kualitas pendidikan yang lebih baik. Banyak orang tua yang bersedia membayar biaya lebih tinggi demi mendapatkan layanan pendidikan yang mereka anggap unggul, meskipun kondisi ekonomi di Kaltim secara umum cukup baik.

“Faktor kedekatan lokasi dan persepsi kualitas jadi penentu utama. Sekolah swasta yang dekat rumah dan punya citra bagus pasti lebih dipilih,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa sekolah negeri harus mulai berbenah, baik dari segi kualitas tenaga pendidik, fasilitas penunjang, maupun metode pembelajaran. Menurutnya, pembenahan menyeluruh sangat diperlukan agar kepercayaan masyarakat bisa kembali dibangun.

“Ini bukan soal bersaing dengan swasta, tapi bagaimana sekolah negeri bisa menunjukkan mutu yang bisa diandalkan,” tambahnya.

Darlis juga mengingatkan bahwa jika tren kekosongan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin pemerintah melakukan efisiensi anggaran, termasuk menutup sekolah yang dianggap tidak efektif dalam menjaring peserta didik.

“Kalau jumlah murid terus menurun, konsekuensinya bisa sampai pada penutupan sekolah. Ini harus dicegah sedini mungkin,” tegasnya.

Ia berharap, Dinas Pendidikan dan seluruh kepala sekolah negeri segera mengambil langkah strategis dan inovatif. Dengan sinergi dan dukungan kebijakan dari DPRD, diharapkan sistem pendidikan dasar negeri kembali mampu menjadi pilihan utama masyarakat.

“Ini saatnya berbenah. Jangan sampai sekolah negeri kehilangan fungsinya sebagai penyedia layanan pendidikan publik yang berkualitas dan merata,” pungkasnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)

Example 300250