Beritanusantara.co, Samarinda – Di tengah kekhawatiran nasional atas pengurangan impor batu bara Indonesia oleh China dan India, Kalimantan Timur dinilai tidak akan terlalu terdampak langsung oleh dinamika pasar global tersebut.
Hal ini ditegaskan oleh Guntur, Anggota Komisi II DPRD Kaltim, yang menyatakan bahwa pengaruh terhadap ekonomi daerah masih sangat terbatas.
Menurut Guntur, meskipun batu bara menjadi salah satu komoditas unggulan dari Kalimantan Timur, manfaat langsung yang diterima pemerintah daerah dari ekspor komoditas ini sangat minim.
“Kalau bicara dampak ke Kaltim, itu tidak terlalu terasa. Batu bara bukan hak langsung kita. Yang kita dapat hanya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pusat,” jelasnya.
Ia mengungkapkan bahwa penerimaan asli daerah dari sektor tambang hanya bersumber dari komponen tertentu seperti pajak alat berat, sementara pemasukan dari ekspor sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat.
“Yang langsung menyentuh daerah itu hanya dari pajak alat berat. Itulah yang sekarang sedang kita dorong agar optimal,” lanjutnya.
Guntur menyampaikan bahwa Komisi II DPRD Kaltim kini tengah fokus mendata perusahaan tambang secara lebih rinci, khususnya yang menggunakan alat berat. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD) yang dinilai masih sangat kecil dibandingkan potensi yang tersedia.
“Kita punya data sekitar 800 perusahaan tambang. Kalau tiap perusahaan punya lima alat berat saja, potensinya luar biasa besar,” ucapnya.
Terkait potensi dampak sosial-ekonomi dari penurunan ekspor, terutama dalam hal pengurangan tenaga kerja di sektor tambang, Guntur menilai belum ada indikasi yang mengkhawatirkan. Ia berharap kondisi pasar global tidak sampai menimbulkan gelombang pemutusan hubungan kerja di daerah.
“Semoga saja tidak ada pekerja yang dirumahkan. Kita berharap fluktuasi ekspor ini tidak memengaruhi tenaga kerja,” imbuhnya.
Lebih lanjut, ia melihat adanya potensi stabilisasi dari kebutuhan domestik terhadap batu bara. Dengan semakin banyaknya pembangkit listrik berbasis batu bara yang beroperasi, permintaan dalam negeri dinilai cukup mampu menahan guncangan ekspor.
“Sekarang PLTU makin banyak yang beralih ke batu bara dan meninggalkan diesel. Ini jadi peluang baru bagi penyerapan hasil tambang dalam negeri,” tutupnya.
Dengan strategi optimalisasi sektor pajak daerah dan meningkatnya kebutuhan energi nasional, Kaltim diyakini masih mampu menjaga ketahanan ekonomi meski pasar ekspor batu bara global mengalami tekanan. (Da/Adv/DPRDKaltim)
