Beritanusantara.co, Samarinda- Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji mengakui program pendidikan Gratispol masih menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari keterlambatan pembayaran hingga kendala sistem dan pelayanan administrasi.
Evaluasi menyeluruh disebut tengah dilakukan menjelang satu tahun kepemimpinan pasangan gubernur dan wakil gubernur.
“Semua program prioritas sudah berjalan, termasuk Gratispol. Tapi kami tidak menutup mata, memang masih ada kekurangan yang harus diperbaiki,” kata Seno Aji di Gedung Olah Bebaya, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim.
Belakangan, keluhan mahasiswa ramai muncul, terutama terkait keterlambatan pembayaran uang kuliah serta respons admin program yang dinilai lambat. Pemerintah Provinsi Kaltim memastikan kritik tersebut menjadi bahan evaluasi.
Menurut Seno, sebagai program yang baru pertama kali diterapkan secara luas di daerah, penyesuaian teknis di lapangan tidak bisa dihindari.
Namun ia menegaskan pembenahan akan terus dilakukan agar layanan lebih tertib dan tepat waktu.
Tahun ini, Pemprov Kaltim menargetkan sekitar 124 ribu mahasiswa reguler masuk dalam skema pembiayaan Gratispol. Pemerintah berupaya memastikan kesalahan serupa tidak kembali terjadi, terutama terkait mekanisme pembayaran.
Selain itu, isu pembiayaan mahasiswa kelas eksekutif yang sempat ramai dibahas juga tengah dikaji. Pemprov Kaltim meminta perguruan tinggi menyesuaikan skema kelas khusus menjadi reguler agar mahasiswa bisa terakomodasi dalam program tersebut.
“Kami sedang diskusikan. Prinsipnya, kami ingin sebanyak mungkin mahasiswa bisa tercover sesuai aturan yang ada,” ujarnya.
Seno berharap dukungan masyarakat agar program unggulan di sektor pendidikan tersebut dapat berjalan lebih stabil di tahun kedua pemerintahan.
“Kami mohon doa dari masyarakat agar program kerja Gubernur dan Wagub berjalan baik,” demikian Seno
