Beritanusantara.co, Samarinda – Masalah distribusi barang ke Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) yang kerap terhambat medan sulit kembali menjadi sorotan Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel. Ia menegaskan bahwa mahalnya harga bahan pokok di Mahulu, seperti beras, lebih disebabkan oleh tingginya ongkos angkut akibat akses transportasi yang masih bergantung penuh pada jalur sungai.
Menurut Ekti, kondisi geografis Mahulu memaksa distribusi logistik bergantung 90 persen pada Sungai Mahakam. Namun, ketika musim kemarau tiba, sejumlah riam seperti Riam Udang, Riam Halo, hingga Riam Panjang menjadi kendala besar karena air sungai surut dan bebatuan muncul ke permukaan, menghambat jalur perahu pengangkut barang.
“Ketika riam muncul, biaya angkut melonjak drastis karena jalur jadi lebih sulit dilalui. Akibatnya, harga barang, termasuk bahan pokok, ikut melambung tinggi,” ujarnya saat ditemui usai kegiatan DPRD Kaltim, Senin (28/07/2025).
Ekti menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Mahulu sebenarnya telah menyiapkan anggaran subsidi ongkos angkut untuk menekan harga di tingkat konsumen. Namun, implementasinya masih terganjal oleh proses pengesahan anggaran perubahan (APBD-P) yang belum rampung.
“Subsidi sudah dianggarkan, tapi belum jalan karena menunggu pengesahan perubahan APBD. Saya sudah koordinasi dengan DPRD Mahulu agar proses birokrasi ini dipercepat,” jelasnya.
Di sisi lain, Ekti juga menyoroti pentingnya percepatan pembangunan jalan darat sepanjang 250 kilometer dari Ujoh Bilang menuju Long Pahangai hingga Long Apari. Meski menjadi salah satu solusi jangka panjang, proyek jalan ini masih dalam tahap awal dan kewenangannya ada di pemerintah pusat.
“Pembangunan jalan memang sudah dimulai, tapi kondisinya belum optimal. Pemerintah provinsi dan Pak Gubernur sudah berupaya, namun untuk saat ini subsidi menjadi solusi tercepat agar masyarakat Mahulu tidak terus terbebani harga barang yang tinggi,” terangnya.
Ekti mendorong sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat untuk mencari solusi jangka panjang terhadap akses distribusi logistik ke Mahulu.
“Kami tidak ingin masyarakat Mahulu terus merasakan harga yang tidak wajar. Pemerintah harus hadir, bukan hanya dalam bentuk wacana, tapi dengan langkah nyata,” tutupnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
