SAMARINDA – Pemuda di Kaltim sepakat tolak politik identitas dalam pemilu 2024 nanti. Mereka semua tergabung dalam Organisasi Pemuda Lintas Agama (D’Lima) Kaltim. Deklarasi sikap itu dilakukan di Pura Jagat Hita Karana Kota Samarinda, Minggu, 13 Agustus 2023.
Deklarasi itu dilaksanakan disela-sela kegiatan Peradah Day Festival (PDF) Kaltim yang digelar Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia (Peradah) Kaltim. Tindakan kelompok itu disaksikan oleh Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi dan Ketua Pengadilan Tinggi Kaltim.
Beberapa organisasi yang tergabung di dalam D’Lima. Diantaranya: GP Ansor, Pemuda Muhammadiyah, Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI), Pemuda Katolik dan Muda-Mudi Konghucu.
Ketua DPP Peradah Kaltim I Gede Astika Guna Sanjaya mengatakan, deklarasi ini sangat penting dilakukan. Sebab, inj sebagai bentuk komitmen pemuda Kaltim. Khususnya Pemuda lintas agama dalam menciptakan suasana kondusif menghadapi tahun politik mendatang.
“Hari ini di momen yang luar biasa dan bahagia. Ini merupakan momen yang bersejarah. Bahwa pemuda Kalimantan Timur khususnya D’Lima Kaltim sudah mendeklarasikan untuk Sukseskan Pemilu 2024. Menolak politik identitas. Serta tentunya hidup penuh toleransi,” katanya.
Ia berharap tindakan itu dapay disosialisasikan para pemuda di Bumi Etam kepada orang di sekitar mereka. Sehingga, dapat menghasilkan suasana politik damai. Beberapa poin yang menjadi komitmen bersama organisasi tersebut. Diantaranya:
1. Beriringian dalam menyongsong pemilihan umum serentak 2024, berlandaskan kebenaran agama dan kebenaran negara. Mendukung seluruh rangkaian pelaksanaan pemilihan umum serentak 2024 yang bersih dan berintegritas.
2. Memberikan edukasi poltik yang positif dan proaktif kepada kader D’LIMA se-Kalimantan Timur.
3. Turut aktif dalam menyaring berita Hoax di media sosial yang mengarah pada polarisasi dan perpecahan
4. Menolak tindakan politik identitas. Sehingga tidak terpecah terbelah denga isu-isu politik tertentu.
5. Menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan tidak melakukan politik Suku Ras Agama (SARA)
