Beritanusantara.co, Samarinda – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan pada Senin (5/5/2025) di Gedung DPRD Kaltim.
Rapat ini membahas tindak lanjut penyelesaian kasus aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di kawasan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul).
RDP gabungan melibatkan Komisi I hingga Komisi IV DPRD Kaltim serta sejumlah instansi terkait seperti Polda Kaltim, pihak Universitas Mulawarman, dan Balai Gakkum KLHK. Pertemuan ini menyoroti dugaan pelanggaran hukum oleh pihak-pihak tertentu yang melakukan eksploitasi sumber daya alam di kawasan yang seharusnya dilindungi.
Aktivitas tambang di KHDTK Unmul telah memicu keprihatinan karena kawasan tersebut merupakan area riset, pendidikan, dan konservasi yang vital di Kalimantan Timur.
DPRD Kaltim dalam forum tersebut menekankan pentingnya penindakan hukum yang tegas dan langkah perlindungan terhadap kawasan KHDTK. Selain itu, perlu dibentuk mekanisme pengawasan berkelanjutan agar kawasan pendidikan tidak menjadi sasaran kepentingan eksploitasi ekonomi yang tidak bertanggung jawab.
Rapat ini diharapkan menghasilkan rekomendasi konkret yang akan ditindaklanjuti dalam forum resmi berikutnya, termasuk peninjauan izin usaha, audit lingkungan, serta upaya pemulihan kawasan yang telah terdampak. Komitmen bersama dari unsur legislatif, aparat penegak hukum, akademisi, dan pemerintah daerah menjadi kunci penyelesaian masalah ini secara menyeluruh. (Adv)
