beritanysantara.co,Samarinda –Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) akan diperkuat dengan pengerahan dua pesawat water bombing dari Australia. Armada udara tersebut disiapkan untuk membantu pemadaman di empat wilayah yang terdampak kebakaran.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, mengatakan bantuan tersebut diperoleh setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Upaya itu dilakukan untuk memperkuat penanganan karhutla, terutama melalui operasi pemadaman dari udara.
Seno mengungkapkan, dirinya telah menemui Kepala BNPB di Jakarta untuk menyampaikan kebutuhan bantuan dalam menghadapi kebakaran yang terjadi di sejumlah daerah di Kaltim.
“Sebelumnya saya telah menemui Kepala BNPB yang baru di Jakarta untuk membahas bantuan penanganan karhutla, termasuk pengerahan pesawat untuk pemadaman dari udara,” ungkapnya.
Permintaan tersebut kemudian mendapat respons dari BNPB. Berdasarkan informasi yang diterimanya, dua pesawat bantuan dari Australia dijadwalkan tiba di Kaltim keesokan harinya untuk memulai operasi water bombing.
“Alhamdulillah, BNPB merespons dengan cepat. Besok pagi, pesawat dari Australia akan hadir untuk melakukan water bombing di Kalimantan Timur,” beber Seno.
Operasi pemadaman melalui udara itu direncanakan menyasar empat daerah, yakni Kabupaten Paser, Kutai Timur, Kutai Kartanegara (Kukar), dan Kota Samarinda. Pengerahan pesawat diharapkan membantu menjangkau titik kebakaran yang membutuhkan penanganan melalui jalur udara.
Seno juga menyampaikan, Perdana Menteri Australia dijadwalkan berkunjung pada 11 November 2026. Kunjungan tersebut berkaitan dengan bantuan penanganan karhutla dan direncanakan menjadi momentum untuk menyaksikan pelaksanaan operasi water bombing.
“Pada tanggal 11, Perdana Menteri Australia juga akan hadir. Kita akan bersama-sama menyaksikan proses pelaksanaan water bombing di empat kabupaten/kota,” katanya.
Pemprov Kaltim berharap dukungan armada udara tersebut dapat mempercepat penanganan kebakaran di wilayah sasaran.
Namun, pelaksanaan operasi tetap membutuhkan koordinasi antara BNPB dan unsur penanggulangan bencana di daerah dengan mempertimbangkan kondisi serta sebaran titik api di lapangan.
