Beritanusantara.co, Samarinda – Setelah adanya efisiensi anggaran, itu menjadi tantangan Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim) dalam melakukan perbaikan, pemantapan jalan, dan pembangunan rumah layak huni (RLH).
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, di Samarinda, Rabu (19/3), mengatakan bahwa dalam APBD Kaltim 2025, Dinas PUPR-Pera mendapat anggaran sekitar Rp2,6 triliun untuk merealisasikan perbaikan dan pemantapan jalan di 10 kabupaten/kota.
“Dengan anggaran tersebut, Dinas PUPR-Pera Kaltim menargetkan pemerataan infrastruktur dari 82 persen menjadi 85 persen,” ucapnya.
Lanjut Fitra Firnanda menjelaskan, prioritas utama perbaikan jalan akan difokuskan di wilayah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kabupaten Kutai Barat (Kubar).
Menyusul perbaikan Jalan Tanjung Redeb-Talisayan di Kabupaten Berau, perbaikan jalan Kaliorang, dan pembangunan Jembatan Sei Nibung di Kabupaten Kutai Timur.
“Total anggaran untuk pemantapan jalan itu sekitar Rp2,6 triliun,” sebut Fitra.
Meski demikian, ia menjelaskan, Dinas PUPR Kaltim terimbas efisiensi dengan pemangkasan 50 persen anggaran operasional perjalanan dinas dan pengadaan alat tulis kantor (ATK).
Porsi anggaran yang disediakan untuk perbaikan dan pemantapan jalan di Kaltim pun bisa berubah.
“Sudah ada draf dan finalnya ternyata ada pergeseran anggaran,” ungkapnya.
Ia berharap, rencana program RLH dan perbaikan infrastruktur jalan di Kaltim bisa segera direalisasikan.
“Nanti sekitar habis lebaran, kami mulai melakukan pengadaan barang dan jasa,” tutupnya.(H/BN)
