7/11/2023
Samarinda, Berita Nusantara.co – Penghapusan status tenaga honorer tanpa jaminan peningkatan ke Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi topik panas yang sedang dibahas di Indonesia, terutama di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Muhammad Samsun, Wakil Ketua DPRD Kaltim, mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak penghapusan tenaga honorer di Indonesia, yang secara drastis akan meningkatkan tingkat pengangguran, termasuk di Bumi Etam.
“Keputusan ini akan memperburuk tingkat pengangguran di Indonesia, termasuk di Kaltim,” ujarnya.
Ia juga mengutarakan kekhawatirannya terhadap nasib para honorer.
“Kita sangat prihatin jika tak ada kepastian bagi mereka (tenaga honorer) untuk naik status menjadi PPPK,” jelasnya.
Mengenai solusi, Politikus PDI Perjuangan ini mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim untuk memberikan perlindungan khusus agar status honorer tetap dipertahankan. Ia menegaskan tenaga honorer punya peran penting bagi sebuah instansi. Maka, mereka tidak seharusnya dihentikan begitu saja.
“Kami berkomitmen untuk mempertahankan honorer di Kaltim sejak awal. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk menghentikan mereka secara sepihak karena mereka memang sangat diperlukan,” tegasnya.
Alasannya, para tenaga honorer ini digaji menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), bukan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Toh mereka digaji dengan APBD, dan APBD kita mampu untuk membayar para honorer,” katanya.
(D04/Adv/DPRDKaltim)
