Beritanusantara.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pembangunan 100 ribu unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) selama lima tahun, sejalan dengan program nasional Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menyebutkan bahwa target tersebut membutuhkan kolaborasi aktif antara pemerintah, pengembang perumahan, dan pemangku kepentingan lainnya.
“Dalam satu tahun, minimal harus terbangun 20 ribu unit rumah MBR di Kaltim. Ini menjadi pekerjaan bersama, antara pengembang, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga pihak BPN. Untuk itu, kami akan segera mengadakan rapat koordinasi agar semua hambatan bisa dibahas dan dicarikan solusinya,” ucapnya, Selasa (29/7).
Ia menambahkan bahwa rakor akan digelar pada 20 Agustus 2025 dengan mengundang Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait serta seluruh kepala daerah se-Kaltim. Rakor ini juga akan membahas percepatan izin PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) yang dinilai masih belum optimal.
“Kita ingin Menteri Perumahan turun langsung melihat situasi dan memberikan solusi konkret untuk pembangunan rumah MBR di Kaltim. Termasuk soal PBG Express yang hanya Kaltim belum jalankan. Harapan kami, pemerintah pusat dapat membantu mempercepat realisasi ini karena menyangkut hajat hidup banyak masyarakat,” ujarnya panjang lebar.
Dalam pertemuan tersebut, Wakil Ketua DPD REI Kaltim Bambang, Ketua DPD Apersi Kaltim Sunarti, dan Ketua DPD Himperra Kaltim M. Sofyan turut menyampaikan berbagai kendala yang mereka hadapi, termasuk masalah lahan dan proses perizinan yang masih lamban. (h/bn)
