Samarinda, Berita Nusantara.co – Universitas Mulawarman menyatakan sikap untuk melawan diktator kekuasaan demi menyelamatkan demokrasi Indonesia saat ini. Aksi tersebut dilakukan di depan Gedung Rektorat Unmul.
Sikap tegas ini dipicu karena adanya putusan cacat etik MK yang memberi celah politik dinasti, keterlibatan aparatur negara yang menggadai netralitas, pengangkatan pejabat daerah yang tidak transparan, hingga keberpihakan cawe-cawe presiden dalam pemilihan presiden yang membahayakan demokrasi.
Anggota Koalisi Dosen Unmul, Prof. HM Aswin menjelaskan, deklarasi tersebut diinisiasi oleh seluruh civitas akademika Unmul dari berbagai fakultas, termasuk dosen hingga mahasiswa yang hadir di sana.
“Kami ingin pemilu yang bersih, jujur, dan adil. Pemilu kita harus legitimate, jangan sampai ada masalah di kemudian hari,” ucapnya.
Lebih lanjut, pihak Unmul juga akan menurunkan sejumlah mahasiswanya untuk melakukan pengawasan di beberapa TPS yang ada di Samarinda nantinya. Hal ini bertujuan untuk mengantisipasi adanya kecurangan saat pemungutan suara berlangsung.
“Mahasiswa akan kami turunkan untuk mengawasi beberapa TPS. Salah satunya fakultas hukum, ada relawan sekitar 62 orang yang nanti turun. Beberapa fakultas lain juga sama,” ungkapnya.
Sementara itu, Castro selaku akademisi dosen Unmul juga menanggapi kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Salah satunya yaitu adanya intimidasi terhadap suatu civitas akademika, yang tengah mengkritik kebijakan pemerintah.
“Siapapun yang masih punya kewarasan, pasti akan merespon. Karena diam dan membisu tidak menggambarkan posisi dia sebagai akademisi,” tutupnya. (Han/BN)
