Beritanusantara.co, Samarinda – Sampah kembali menjadi sumber persoalan serius di Kota Samarinda. Tidak hanya merusak estetika kota, buruknya pengelolaan sampah juga dituding menjadi salah satu penyebab utama banjir yang semakin sering melanda berbagai kawasan, terutama saat musim hujan tiba.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menyuarakan keprihatinannya. Ia menyebut penanganan sampah masih belum maksimal, dan lemahnya penegakan aturan membuat kebiasaan membuang sampah sembarangan terus berulang tanpa efek jera.
“Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke sungai atau parit, dan sayangnya tidak ada tindakan tegas dari petugas di lapangan,” ujarnya.
Ia menilai, masalah klasik seperti tumpukan sampah yang menyumbat saluran air sudah seharusnya tidak lagi terjadi, jika pemerintah kota mampu menerapkan sistem pengelolaan yang lebih tegas dan konsisten.
Meski mengakui bahwa Pemkot Samarinda telah melakukan langkah perbaikan seperti penambahan armada pengangkut dan pemindahan TPS ke lokasi baru, Fuad menilai kebijakan itu belum cukup. Ia mencontohkan keluhan warga Air Putih, Samarinda Ulu, yang merasa terganggu oleh bau menyengat akibat penumpukan sampah yang tak segera diangkut pasca pemindahan TPS.
“Langkah teknis itu harus disertai dengan perencanaan matang. Jangan sampai malah menambah masalah baru,” ujarnya.
Fuad juga menyoroti minimnya edukasi kepada warga terkait pentingnya membuang sampah pada tempat dan waktu yang benar. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa hanya dibebankan pada pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemangku kepentingan setempat.
“Tanpa kesadaran bersama, sulit mewujudkan kota yang bersih dan bebas banjir. Pemerintah harus menggandeng RT/RW dan warga untuk membangun budaya disiplin,” tegasnya.
Untuk memperkuat penegakan aturan, ia mendorong Pemkot Samarinda segera menyusun regulasi yang lebih jelas, termasuk penerbitan Peraturan Wali Kota (Perwali) yang mengatur sanksi tegas bagi pelanggar.
“Kalau dibiarkan terus, pola hidup semaunya akan jadi kebiasaan. Perwali bisa jadi alat hukum untuk mengubah itu,” tambahnya.
Fuad menutup pernyataannya dengan menyerukan agar kebersihan lingkungan dijadikan prioritas pembangunan kota. Tanpa sistem yang tertata dan kerja sama semua pihak, ancaman banjir dan penurunan kualitas hidup warga akan terus menghantui Samarinda.
“Kita semua punya tanggung jawab menjaga kota ini. Jangan tunggu bencana datang baru sadar pentingnya pengelolaan sampah,” pungkasnya. (Da/Adv/DPRDKaltim)
