20/10/2023
Samarinda, Berita Nusantara.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) tengah menghadapi situasi yang menantang dalam upaya membangun Dunia Pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Terutama, terkait pembangunan infrastruktur sekolah ataupun satuan pendidikan.
Beberapa daerah 3T di Bumi Etam, khususnya yang berada di wilayah perbatasan. Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim dari Fraksi PPP Rusman Ya’qub pun merasa ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah. Apalagi, ketika anak-anak justru mengejar pendidikan di negara tetangga.
“Ini menjadi kondisi mengancam. Mengapa, anak-anak kita malah akan sekolah di negara tetangga, karena kurangnya sekolah di daerah ini,” ujar pria kelahiran 1969 ini.
Maka dari itu, lanjutnya, pemerintah harus memberikan perhatian khusus dan serius untuk mencegah situasi seperti itu terjadi. Caranya, dengan menjadikan pembangunan sekolah di daerah 3T sebagai bagian dari semangat nasionalisme.
Meskipun ia menyadari bahwa pembangunan sekolah di daerah 3T memang tidak bisa mengikuti rumus atau standar normal. Lebih sering, hal ini melibatkan keputusan politik karena ada kepentingan nasional yang lebih besar dan harus dipertimbangkan.
Mengapa proses pembangunan sekolah dan satuan pendidikan di daerah 3T tidak dapat mengikuti jalur standar sesuai regulasi. Hal ini Rusman, karena standar tersebut tidak selalu sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Sehingga, pemerintah harus berinovasi untuk mengatasi tantangan ini.
“Jadi daerah 3T itu benar-benar kebijakan kepentingan. Kalau mengikuti standar normal, kapasitas atau jumlah siswa harus tercukupi. Ini yang harus dipertimbangkan dalam proses pembangunan sekolah,” tegasnya.(D04/Adv/DPRD Kaltim)
