Beritanusantara.co, Samarinda – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengerahkan 841 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kaltim.
Selain berkolaborasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk penguatan ketahanan pangan lokal, Pemprov Kaltim menegaskan BUMdes juga harus berperan aktif mendukung program MBG, terutama untuk penyediaan bahan pangan bergizi di Kaltim.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji pada Senin, (17/3) mengatakan pihaknya meminta agar BUMDes turut aktif dalam berperan.
“Bersama SPPG, kita minta agar BUMDes bisa aktif. Mereka juga sudah bertukar pikiran mengenai suplai yang dibutuhkan apa saja,” ucapnya.
Guna mewujudkan itu, bila anggaran memungkinkan, maka Pemprov Kaltim akan memberikan bantuan kepada BUMDes, terutama sektor pertanian.
“Kami ingin sektor pertanian di Kaltim semakin maju dan petani sejahtera, serta produksi beras lokal dapat meningkat. Itu tujuan kita untuk kemandirian pangan dari tingkat desa,” harapnya.
Adapun, koordinasi terkait pelaksanaan program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim bersama Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.
“Program tersebut guna mendukung pertanian berbasis pekarangan rumah warga sebagai sumber pangan keluarga dan juga diharapkan mampu mendukung program MBG di daerah,” terang Seno.
Ia menyebutkan ada sebanyak 20 persen dana desa untuk pengelolaan pekarangan produktif.
“Semoga ini menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, terutama dalam penyediaan sumber gizi yang baik,” tuturnya.(H/BN) Gubernur Kaltim, Seno Aji pada Senin, (17/3) mengatakan pihaknya meminta agar BUMDes turut aktif dalam berperan.
“Bersama SPPG, kita minta agar BUMDes bisa aktif. Mereka juga sudah bertukar pikiran mengenai suplai yang dibutuhkan apa saja,” ucapnya.
Guna mewujudkan itu, bila anggaran memungkinkan, maka Pemprov Kaltim akan memberikan bantuan kepada BUMDes, terutama sektor pertanian.
“Kami ingin sektor pertanian di Kaltim semakin maju dan petani sejahtera, serta produksi beras lokal dapat meningkat. Itu tujuan kita untuk kemandirian pangan dari tingkat desa,” harapnya.
Adapun, koordinasi terkait pelaksanaan program Pekarangan Pangan Bergizi (P2B) telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim bersama Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian.
“Program tersebut guna mendukung pertanian berbasis pekarangan rumah warga sebagai sumber pangan keluarga dan juga diharapkan mampu mendukung program MBG di daerah,” terang Seno.
Ia menyebutkan ada sebanyak 20 persen dana desa untuk pengelolaan pekarangan produktif.
“Semoga ini menjadi solusi dalam pemenuhan kebutuhan pangan keluarga, terutama dalam penyediaan sumber gizi yang baik,” tuturnya.(H/BN)
