beritanusantara.co, Samarinda — Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud menegaskan pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar untuk pimpinan daerah resmi dibatalkan. Kendaraan tersebut, kata dia, telah dikembalikan dan seluruh proses administrasi diselesaikan.
“Per 2 Maret sudah kami umumkan, dan administrasi selesai sekitar 11 Maret. Kendaraan dinas sudah kami kembalikan,” ujar Rudy usai salat Idulfitri di Masjid Islamic Center Samarinda.
Ia menyebut langkah pembatalan itu juga telah dilaporkan ke Kementerian Dalam Negeri sebagai bagian dari penyelesaian administrasi.
Pernyataan ini disampaikan di tengah sorotan publik, setelah isu pengadaan mobil dinas mewah tersebut ikut disinggung Presiden RI Prabowo Subianto. Rudy menilai hal itu sebagai pengingat bagi kepala daerah agar lebih cermat dalam mengambil kebijakan, terutama di tengah tuntutan efisiensi anggaran.
“Ini menjadi pengingat bagi kami semua agar lebih berhati-hati dalam setiap kebijakan,” katanya.
Rudy juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Kalimantan Timur atas polemik yang sempat berkembang. Ia menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan siap dikawal dalam proses pengambilan kebijakan ke depan.
“Kami mohon maaf dan siap menerima kritik serta saran dari masyarakat,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia memastikan anggaran miliaran rupiah yang sebelumnya dialokasikan untuk kendaraan dinas akan dialihkan ke sektor prioritas, terutama pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Meski tanpa kendaraan dinas baru, Rudy memastikan aktivitas pemerintahan tetap berjalan normal. Ia mengaku tetap dapat menjalankan tugas dengan memanfaatkan kendaraan yang tersedia, termasuk kendaraan pribadi untuk operasional lapangan.
“Tidak ada kendala, kegiatan tetap berjalan seperti biasa,” pungkasnya.
