Beritanusantara.co, Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur sedang gencar mempersiapkan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) sebagai bagian dari program prioritas nasional Presiden RI Prabowo Subianto.
Sekolah ini diperuntukkan khusus bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, dengan sistem boarding school atau asrama yang seluruh pembiayaannya ditanggung pemerintah pusat.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda Asli Nuryadin mengatakan, bahwa persiapan teknis sudah hampir rampung. Bahkan, pihaknya telah beberapa kali berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan pihak terkait lainnya untuk memastikan kesiapan Samarinda dalam proyek ini.
“Pemerintah kota, sudah siap. Sebelumnya kami sudah empat kali melakukan koordinasi, terakhir dengan Kemendagri. Semua persyaratan sudah dicek dan alhamdulillah lengkap,” ucapnya, Kamis (3/4).
Menurutnya, Walikota Andi Harun dijadwalkan akan menandatangani persetujuan di hadapan Presiden Prabowo Subianto pada 11 April 2025 mendatan, sebagai tanda bahwa Samarinda siap menjadi lokasi pembangunan Sekolah Rakyat.
“Insya Allah bahwa kita basisnya ready dan untuk SD dan SMP sesuai dengan kewenangan kita,” ujarnya.
Sekolah Rakyat yang akan dibangun di kawasan Kecamatan Palaran tepatnya di sekitar Stadion Palaran akan menggunakan sistem boarding school.
Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran sekitar Rp 200 miliar untuk membangun fasilitas pendidikan yang lengkap, termasuk asrama atau dormitory bagi siswa.
“Insya Allah nanti akan dibangun dengan segala kelengkapannya. Kurikulumnya juga akan disesuaikan. Di sekolah ini, nanti ada asrama (boarding), dan semua kebutuhan siswa dibiayai oleh Kementerian Sosial,” jelasnya.
Pada tahap awal, Pemkot Samarinda mengusulkan jumlah siswa antara dua hingga tiga kelas per tingkat pendidikan. Untuk jenjang SMP, dengan kapasitas 25 siswa per kelas diperkirakan akan menerima sekitar 75 siswa per angkatan.
Sementara itu, jenjang SD akan disesuaikan dengan perkembangan lebih lanjut.
Selain memastikan kesiapan lahan dan infrastruktur, tim dari pusat juga akan melakukan survei untuk meninjau aspek teknis pembangunan sarana dan prasarana.
Di samping itu, ia menjelaskan bahwa salah satu syarat utama untuk menjadi siswa Sekolah Rakyat ini adalah berasal dari keluarga miskin. Selain itu, hanya warga ber-KTP Samarinda yang diperbolehkan mendaftar.
“Harapannya Sekolah Rakyat ini dapat membantu keluarga yang kurang mampu di Kota Samarinda, agar bisa mengenyam pendidikan,” tutupnya.(H/BN)
