Beritanusantara.co, Samarinda– Terik matahari belum sepenuhnya turun ketika ratusan mahasiswa dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) berorasi di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Di antara isu yang mereka bawa, satu tuntutan terdengar paling nyaring: dugaan praktik dinasti politik keluarga Mas’ud di Benua Etam.
Di hadapan mahasiswa, Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud tak menghindar. Ia duduk bersila di teras kantor, mendengarkan tuntutan sebelum akhirnya memberi jawaban singkat namun tegas.
“Semua jabatan itu melalui proses demokrasi. Dipilih rakyat. Bukan ditunjuk, bukan diwariskan,” ujarnya.
Rudy menilai, tudingan dinasti politik tidak bisa dilekatkan begitu saja hanya karena ada hubungan keluarga di antara pejabat publik. Menurut dia, selama prosesnya lewat pemilihan yang sah, maka itu adalah konsekuensi demokrasi.
Isu ini mencuat karena dalam dua tahun terakhir sejumlah anggota keluarga Mas’ud memang berada di posisi strategis.
Selain Rudy sebagai gubernur, ada Hasanuddin Mas’ud yang menjabat Ketua DPRD Kaltim. Di tingkat kota, Rahmad Mas’ud memimpin Balikpapan. Sementara Abdul Gafur Mas’ud sebelumnya menjabat Bupati Penajam Paser Utara.
Konsentrasi jabatan itu yang kemudian memunculkan persepsi publik tentang menguatnya pengaruh satu keluarga dalam lanskap politik Kaltim.
Menanggapi tuntutan transparansi, Rudy memastikan tata kelola pemerintahan berjalan dalam pengawasan lembaga resmi. Ia mempersilakan masyarakat mengakses informasi melalui kanal digital pemerintah daerah.
“Semua bisa dilihat. Tidak ada yang kami tutupi,” katanya.
Aksi kemarin menjadi kali pertama Rudy berdialog terbuka dengan mahasiswa sejak dilantik. Suasana sempat memanas saat massa meneriakkan tuntutan, namun dialog tetap berlangsung hingga sore.
