Beritanusantara.co, Samarinda–Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur membeberkan sederet persoalan krusial yang dikeluhkan masyarakat dalam Rapat Paripurna ke-3 DPRD Kaltim, Senin (23/2/2026).
Dari maraknya tambang ilegal, konflik lahan, pembatalan beasiswa secara mendadak, hingga kelangkaan pupuk subsidi, seluruhnya terangkum dalam laporan hasil Reses Masa Sidang I Tahun 2026.
Laporan tersebut dibacakan juru bicara fraksi, Yonavia. Ia menegaskan reses bukan sekadar agenda formal turun ke daerah pemilihan, melainkan sarana pengawasan langsung terhadap kebijakan pemerintah daerah.
“Melalui reses, kami memantau apakah kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengadvokasi hak-hak warga,” ujarnya di hadapan sidang.
Dalam penyerapan aspirasi di 10 kabupaten/kota, persoalan lapangan kerja, infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan layanan dasar menjadi keluhan paling dominan.
Di sektor pendidikan, program Gratispol menjadi sorotan. Fraksi PDIP menerima banyak masukan terkait pembatalan beasiswa yang terjadi secara mendadak.
“Mereka mendorong evaluasi agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan administratif,” tegasnya.
Minimnya sosialisasi juga dinilai membuat masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme program, termasuk pembatasan pada kategori tertentu.
Keluhan terhadap layanan BPJS di rumah sakit juga masih mencuat dalam reses. Fraksi meminta perbaikan kualitas pelayanan agar lebih responsif.
Selain itu, penanganan stunting dinilai perlu diperkuat melalui optimalisasi Posyandu dan pemenuhan gizi masyarakat.
Pada aspek lingkungan, aktivitas tambang ilegal kembali disorot warga karena dianggap mengancam keselamatan dan merusak lingkungan.
Sementara itu, konflik agraria akibat tumpang tindih sertifikat lahan masih menjadi sumber keresahan di sejumlah daerah.
Di sektor pertanian, kelangkaan pupuk subsidi menjadi keluhan utama petani. Mereka juga meminta perbaikan sarana prasarana pertanian, termasuk irigasi.
“Pada sektor sosial, warga berharap adanya perhatian terhadap perbaikan fasilitas tempat ibadah,” imbuhnya.
Menutup laporan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk mengawal seluruh aspirasi tersebut melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
