Beritanusantara.co, Samarind – Pemerintah Kota Samarinda menunda pelaksanaan program transportasi massal berbasis bus dengan skema Bus by The Service (BTS) karena keterbatasan anggaran dan belum matangnya sistem pendukung.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengungkapkan bahwa satu trayek BTS membutuhkan subsidi hingga Rp60 miliar per tahun, angka yang dinilai terlalu besar untuk dikeluarkan tanpa perhitungan matang.
“Transportasi massal yang murah memang baik, tapi itu berarti subsidi akan sangat besar. Kita harus sesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Jangan asal ikut-ikutan kota lain,” kata Andi Harun, Kamis (31/7).
Ia menegaskan bahwa penerapan BTS tanpa infrastruktur pendukung justru bisa menjadi bumerang. Beberapa prasyarat teknis seperti jalur khusus, marka jalan, dan penertiban parkir liar belum disiapkan secara maksimal.
“Kalau kita paksakan hari ini, hasilnya hanya pencitraan. Bus itu kalau lewat jalur macet, tetap macet. Jalur khusus belum ada, marka jalan juga belum dibangun, jukir dan parkir liar belum ditertibkan. Bisa-bisa malah kontraproduktif,” tegasnya.
Menurutnya, solusi terbaik adalah membangun sistem transportasi lokal yang terintegrasi, termasuk dengan moda angkot, ojek online, dan jalur pedestrian. Ia juga menyarankan agar Pemkot mengembangkan sendiri armada dan sistem operasional seperti model DAMRI.
“Kalau kita bangun sistem sendiri, biayanya bisa jauh lebih murah. Busnya milik kita, sistemnya juga. Bukan seperti sekarang, semua dikendalikan vendor luar dan kita hanya jadi pengguna yang bayar,” pungkasnya. (h/bn)
